Cara Membuat Perjanjian Pranikah dan Biayanya

5 menit baca

Dalam era modern ini, perjanjian pranikah semakin populer di kalangan pasangan yang akan menikah. Meskipun masih ada stigma negatif yang melekat, perjanjian pranikah sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai perjanjian pranikah, manfaatnya, serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuatnya.

Apa Itu Perjanjian Pranikah?

Perjanjian pranikah atau prenuptial agreement adalah sebuah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh dua calon pasangan sebelum menikah. 

Perjanjian ini mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak selama pernikahan berlangsung dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, misalkan perceraian atau kematian. 

Itu sebabnya, perjanjian pranikah memiliki tujuan utama yakni menjamin kesejahteraan finansial serta mengatur tanggung jawab masing-masing individu selama berumah tangga. 

Perjanjian pranikah mencakup berbagai aspek, seperti pembagian harta, pengelolaan keuangan, serta tanggung jawab terhadap anak-anak. Menariknya, prenuptial agreement telah diterapkan di banyak negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Kanada, Indonesia, dan sebagainya.

Baca Juga: Financial Planning: Pengertian, Manfaat, & Cara Membuatnya

Dasar Hukum Perjanjian Pranikah di Indonesia

Perjanjian pranikah adalah dokumen resmi yang mengikat secara hukum. Di Indonesia, dokumen ini diakui dan dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 (1) tentang Perkawinan. Pasal ini mencakup beberapa poin penting, termasuk:

Perjanjian Kawin

Perjanjian ini dibuat untuk mengatur berbagai hal terkait tanggung jawab dan harta bersama. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam perjanjian ini adalah:

• Tidak boleh mengandung unsur pelepasan hak atas warisan dari pewaris.
• Tidak boleh menyimpang dari hak-hak yang muncul dari kekuasaan suami atau orang tua.
• Tidak boleh melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum.
• Tidak boleh mengatur bahwa satu pihak akan membayar utang yang lebih besar dari bagiannya.
• Tidak boleh diatur oleh hukum asing.

Pemisahan Harta Benda

Pemisahan harta benda antara suami dan istri dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti:

• Suami berperilaku tidak baik dengan menggunakan harta bersama secara boros untuk kepentingan pribadi.
• Istri tidak mendapatkan nafkah yang layak dari suami.
• Adanya kelalaian dalam mengurus harta bersama yang berpotensi menyebabkan kehilangan.

Baca Juga: 35 Daftar Perlengkapan Bayi Baru Lahir yang Harus Dibeli

Cara Membuat Perjanjian Pranikah dan Detail Isinya

Perjanjian pranikah adalah langkah penting yang dapat diambil oleh pasangan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing sebelum menikah. Berikut adalah panduan tentang cara membuat perjanjian pranikah dan detail isinya:

• Konsultasi dengan Pengacara

Langkah pertama dalam membuat perjanjian pranikah adalah berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga. Pengacara akan membantu memahami aspek hukum dan memberikan saran terbaik sesuai dengan situasi dan kebutuhan pasangan.

• Diskusi Terbuka dengan Pasangan

Sebelum menyusun perjanjian, penting untuk berdiskusi secara terbuka dengan pasangan tentang tujuan dan harapan masing-masing. Diskusi ini harus mencakup topik-topik seperti pembagian harta, kewajiban keuangan, dan hak asuh anak.

• Menyusun Perjanjian secara Tertulis

Setelah diskusi dan konsultasi dengan pengacara, langkah berikutnya adalah menyusun perjanjian pranikah secara tertulis. Berikut adalah beberapa detail yang biasanya dimasukkan dalam perjanjian pranikah:

1. Pembagian Harta

Perjanjian pranikah harus mencakup pembagian harta yang dimiliki sebelum pernikahan dan harta yang diperoleh selama pernikahan. Ini termasuk properti, aset investasi, tabungan, dan barang berharga lainnya.

1. Kewajiban Keuangan

Detail kewajiban keuangan juga perlu diatur, termasuk hutang yang dimiliki sebelum pernikahan dan tanggung jawab keuangan selama pernikahan. Ini membantu pasangan menghindari masalah keuangan di kemudian hari.

1. Hak dan Tanggung Jawab

Perjanjian pranikah harus mengatur hak dan tanggung jawab masing-masing pasangan terkait pengelolaan keuangan, termasuk pengeluaran sehari-hari, pembayaran hutang, dan investasi.

1. Perlindungan Bisnis

Jika salah satu atau kedua pasangan memiliki bisnis, perjanjian pranikah harus mencakup perlindungan terhadap bisnis tersebut, termasuk pembagian keuntungan dan tanggung jawab operasional.

1. Hak Asuh Anak

Jika pasangan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, perjanjian pranikah harus mencakup hak asuh anak dan pengaturan keuangan terkait anak-anak tersebut.

1. Ketentuan Perceraian

Perjanjian pranikah juga harus mencakup ketentuan jika terjadi perceraian, termasuk pembagian harta, kewajiban keuangan, dan hak asuh anak. Ini membantu menghindari konflik dan proses perceraian yang panjang.

• Penandatanganan dan Pendaftaran

Setelah perjanjian disusun, kedua belah pihak harus menandatangani perjanjian tersebut di hadapan notaris untuk memastikan keabsahannya. Biaya yang harus dikeluarkan berkisar antara Rp2-5 juta. Beberapa negara mungkin memerlukan pendaftaran perjanjian pranikah di lembaga pemerintah terkait.

• Menyimpan Salinan Perjanjian

Pastikan untuk menyimpan salinan perjanjian pranikah di tempat yang aman dan mudah diakses oleh kedua belah pihak. Ini penting sebagai referensi jika dibutuhkan di kemudian hari.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, pasangan dapat membuat perjanjian pranikah yang jelas dan terstruktur, melindungi hak dan kewajiban masing-masing, serta membantu menjaga keharmonisan pernikahan.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan pasutri untuk membuat perjanjian pranikah adalah Rp2-5 juta. Itupun hanya digunakan untuk notaris saja. Tentu saja, harganya sangat bergantung pada notaris mana yang Anda tuju dan kerumitan dokumennya.

Baca Juga: 7 Cara Mengatur Keuangan Keluarga dengan Bijak dan Efektif

Manfaat Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah adalah kesepakatan tertulis antara calon pasangan suami istri sebelum pernikahan berlangsung. Perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait harta dan kewajiban selama pernikahan dan setelah perceraian. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari perjanjian pranikah:

• Melindungi Hak dan Kewajiban Harta

Salah satu manfaat utama dari perjanjian pranikah adalah melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap harta yang dimiliki sebelum dan selama pernikahan. Dengan perjanjian ini, pasangan dapat menentukan secara jelas dan terperinci tentang pembagian harta jika terjadi perceraian.

• Menghindari Konflik Finansial

Perjanjian pranikah dapat menghindarkan pasangan dari konflik finansial yang seringkali menjadi penyebab utama perceraian. Dengan adanya kesepakatan yang jelas mengenai pengelolaan harta, pasangan dapat lebih fokus pada hubungan mereka tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan.

• Menjaga Keberlangsungan Usaha

Bagi pasangan yang memiliki usaha atau bisnis, perjanjian pranikah dapat melindungi bisnis mereka dari potensi masalah keuangan yang mungkin timbul akibat perceraian. Perjanjian ini dapat memastikan bahwa bisnis tetap berjalan dengan baik tanpa gangguan dari masalah pribadi.

• Perlindungan bagi Anak

Jika salah satu atau kedua pasangan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, perjanjian pranikah dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak tersebut. Ini termasuk penentuan hak waris dan pengaturan keuangan yang jelas untuk anak-anak.

• Transparansi Keuangan

Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan dapat lebih transparan mengenai kondisi keuangan masing-masing. Ini dapat membangun kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan, yang merupakan dasar penting untuk pernikahan yang sehat dan harmonis.

• Menghindari Proses Perceraian yang Panjang

Perjanjian pranikah dapat membantu pasangan menghindari proses perceraian yang panjang dan rumit. Dengan adanya kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, proses perceraian dapat berjalan lebih cepat dan mudah, karena pembagian harta dan kewajiban telah diatur secara jelas.

Awas Investasi Bodong! Investasi #TransparanBikinAman Hanya di Bizhare

Seiring makin banyaknya kasus investasi bodong di Indonesia, Bizhare, platform securities crowdfunding nomor 1 di Indonesia berkomitmen untuk menjunjung asas transparansi dan keamanan secara end-to-end.

Melalui Bizhare, Anda dapat berinvestasi dalam aneka bisnis franchise dengan lebih percaya diri. Dukungan dari Bizhare dalam menerapkan tips-tips aman bertransaksi online, seperti menggunakan sistem pembayaran yang terverifikasi dan memeriksa track record bisnis, berhasil memberikan kepastian bahwa investasi Anda dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar dan dijamin terhindar dari risiko penipuan.

Secara rutin, Bizhare juga melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap bisnis-bisnis tersebut secara berkala. Laporan keuangan tiap bisnis juga selalu diterbitkan tiap bulan agar bisa dipantau oleh para investor.

Hal ini merupakan komitmen Bizhare agar para investor, baik lama maupun baru, bisa terus berinvestasi di Bizhare, karena seperti slogan andalannya, #TransparanBikinAman.

Baca Lengkap: Skema Investasi Bisnis & Pendanaan di Bizhare, Transparan & Aman!

Tak heran, berkat konsistensi Bizhare dalam menjunjung transparansi dan keamanan berinvestasi, Bizhare berhasil mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor SK: 38/D.04/2021 sebagai Penyelenggara Securities Crowdfunding. Artinya, Bizhare beroperasi sesuai dengan standar dan regulasi yang ketat.

Bizhare juga sudah mendapatkan Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 dari Société Générale de Surveillance (SGS), auditor independen yang terdaftar resmi di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Dengan demikian, Bizhare memastikan bahwa data investor aman dan tidak akan bocor. 

Untuk informasi lebih lengkap mengenai #TransparanBikinAman, silakan tekan button di bawah ini.

#TransparanBikinAman Sekarang